Politik yang diusung oleh Islam Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaah(Aswaja) berprinsip (1) at-tawassuth(moderat, tengah-tengah) atau tak ekstrem(liberalis-kiri|fundamentalis-kanan), tak anti konsep bernegara memilih asas teokrasi(ketuhanan),aristokrasi(kerajaan), demokrasi(kerakyatan), atau lainnya. Kata kuncinya memenuhi aspek syura (musyawarah), al-'adl(keadilan), al-musawah(kesetaraan derajat), dan al-hurriyah(kebebasan) dengan menjaga 5 prinsip asasi manusia(al-usul al-khamsah):menjaga jiwa(hifdzu an-nafs), agama(hifdzu ad-din),harta benda(hifdzu al-mal), identitas asal-usul/ keturunan(hifdzu an-nasl), dan harga diri/kehormatan (hifdzu al-'irdh), (2) at-tawazzun; seimbang dalam penerapan kaidah, teks, rasio, dan realitas, (3) al-i'tidal(tegak lurus) atau tak mudah terprovokasi, dan(4) at-tasamuh (menjunjung tinggi sikap toleran). Realisasi prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan inti ajaran Islam dalam kehidupan, termasuk berpolitik. Bila terealisasi, tidak perlu memaksakan diri dalam bentuk simbolisasi'berwarna' kearab-araban atau kebarat-baratan. Negeri ini kaya dengan simbol, sehingga ragam simbol untuk diayomi negara yang merupakan esensi negara Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu anugerah Ilahi, kehendak Ilahi, sehingga saling menghormati di tengah perbedaan. Mengeratkan perbedaan untuk saling mengenal dan memahami sehingga saling menolong berbekal perilaku perilaku bijaksana.