Perkembangan transaksi elektronik tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet ,karena transaksi elektronik berjalan melalui jaringan internet.Praktik transaksi elektronik banyak menimbulkan permasalahan yang cenderung merugikan para pihak dalam transaksi internasinal dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini,pertama,mengapa diperlukan intervensi negara dalam bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi internasional? kedua,apakah harmonisasi hukum dapat menjadi solusi dalam pemberian perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik? Peneitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian menyimpulkan,pertama,para pihak dalam transaksi internasional di dalam era perdagangan bebas sangat lemah,maka perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak dalam transaksi internasional tidak dapat dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja,melainkan oleh suatu perangkat sistem hukum,agar para pihak dalam transaksi elektronik internasional dapat dilindungi hak-haknya.Kedua,peranan negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik internasional dengan cara: (1)Menghilangkan kendala-kendala hukum dan memberikan pengaturan dalam transaksi; (2)Memberikan fasilitas dalam bentuk pengaturan terhadap upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi internasional yang diberikan oleh pelaku usaha (self-regulation); dan (3)Kehati-hatian para pihak dalam transaksi nternasional sendiri dalam melakukan transaksi perdagangan. Dalam penyusunan aturan hukum oleh negara diperlukan adanya keseragaman dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi intrnasional di berbagai negara. Ada alternatif model pengaturan yang diberikan oleh negara,yakni:pertama,harmonisasi hukum,dan kedua,standarisasi internasonal.