Image of PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI MEMBANGUN BANGSA MELALUI KORIDOR NILAI-NILAI PENDIDIKAN DASAR

Text

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI MEMBANGUN BANGSA MELALUI KORIDOR NILAI-NILAI PENDIDIKAN DASAR



BAB I PENDAHULUAN
A. KONSEP DASAR KEWARGANEGARAAN
B. NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM KENEGARAAN DI INDONESIA
BAB II POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
A. PENGERTIAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
B. PERAN DAN FUNGSI POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
C. KEBIJAKAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL PRA DAN PASCA KEMERDEKAAN
BAB III DEMOKRASI
A. KONSEP DEMOKRASI
B. SFJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI
C. DEMOKRASI INDONESIA
D. UNSUR-UNSUR PENDUKUNG TEGAKNYA DEMOKRASI
BAB VI FILSAFAT PANCASILA
A. PENGERTIAN FILSAFAT PANCASILA
B. PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT
C. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
D. PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH NEGARA
BAB V HAK ASASI MANUSIA (HAM)
A. PEMAHAMAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA
B. DASAR-DASAR HUKUM PELAKSANAAN HAM
C. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
A. PENGERTIAN HAK DAN KEWMIBAN WARGA NEGARA
B. ASPEK PENTING HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
BAB VII GEOPOLITIK INDONESIA
A. PENGERTIAN GEOPOLITIK INDONESIA
B. TEORI-TEORI GEOPOLITIK
C. WILAYAH SEBAGAI RUANG HIDUP
BAB VIII GEOSTRATEGI INDONESIA
A. PERAN DAN FUNGSI GEOSTRATEGI INDONESIA
B. KONSEPAGTA
C. INDONESIA DAN PERDAMAIAN DUNIA
D. WAWASAN NUSANTARA
BAR IX MASYARAKAT MADANI
A. PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI
B. SEJARAH SINGKAT MASYARAKAT SIPIL
C. KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI
BAR X OTONOMI DAERAH
A. HAKIKAT OTONOMI DAERAH
B. VISI OTONOMI DAERAH
C. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
D. PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
E. PEMILIHAN, PENERAPAN, DAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH
F. KESALAHPAHAMAN TERHADAP OTONOMI DAERAH
G. OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
H. OTONOMI DAERAH DAN PILKADA LANGSUNG
BAR XI KONSTITUSI DAN TATA PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
A. PENGERTIAN KONSTITUSI
B. TUJUAN DAN FUNGSI KONSTITUSI
C. SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSI
D. SEJARAH LAHIR DAN PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA
E. PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA
F. KONSTITUSI SEBAGAI PERANTI KEHIDUPAN KENEGARAAN YANG DEMOKRATIS
G. LEMBAGA KENEGARAAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945


Ketersediaan

3236ASPp323.6 ASP pTersedia
3236ASPp1323.6 ASP pTersedia
3236ASPp2323.6 ASP pTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
323.6 ASP p
Penerbit : Bandung.,
Deskripsi Fisik
x, 208 hlm; 23 x 15 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-376-190-6
Klasifikasi
323.6
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya