PROYEKSI SPASIAL DAN ANALISA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2020-2024 DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S 2030 (STUDI TERHADAP KEMISKINAN DI 34 PROVINSI DI INDONESIA)

OLEH ; MUHAMMAD ULIL ALBAB
NIM ; 1403155

PEMBIMBING I ;Junjun Arip Nugraha,SE,.MM
PEMBIMBING II ; Siti Sundari,S.Pd,.MM

tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui proyeksi presentase penduduk miskin di 34 provinsi dalam pencapaian target RPJMN tahun 2020-2024 dan SDG'S 2030,additional efforts yang dibutuhkan dalam pencapaian target RPJMN tahun 2020-2024 dan SDG'S 2030 dan untuk menganalisis dan mengetahui kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 dan SDG'S 2030.
Penelitian ini menggunakan data time series dengan metode analisis data yang digunakan adalah double exponential smoothing holts dengan pertimbangan sesuai pemetaan oleh wilson-keating yaitu pola data linear,data historis termasuk pendek,dan forecast horizon dapat untuk jangka pendek dan jangka menengah untuk pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak zaitun time series.
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan double exponential smothing holt's diketahui bahwa penurunan tingkat kemiskinan di indonesia secara umum telah menunjukan trend yang positif.pada tahun 2024,masih akan ada 15 provinsi yang belum akan mencapai target presentase penduduk miskin 6,5-7% seuai RPJMN tahun 2020-2024.pada tahun 2030, secara nasional dan spasial (provinsi),inbdonesia belum akan mencapai target SDG'S;zero poverty.berbagai kombinasi kebijkan dibutuhkan hingga outcome nya bernilai rata-rata tahunya additional efforts.untuk pencapaian target tahun 2024,masih dibutuhkan additional efforts untuk 15 provinsi,sedangkan pada tahub 2030 masih dibutuhkan additional efforts secara nasional dan spasial.strategi dan program penanggulangan kemiskinan di daerah,khusunya pada wilayah kemiskinan tinngi telah dilaksankan baik oleh pemerintah pusat atauapun daerah.
kata kunci ; RPJMN,tujuan pembangunan berkelanjutan,kebijakan pemerintah,penggulangan kemiskinan,upaya tambahan,angka kemiskinan,proyeksi.