BAB 1 PERSPEKTIF SOSIAL TERHADAP ILMU HUKUM , HUKUM DAN FUNGSINYA
A. Pengantar
B. Perkembangan State Of The Art Dari Ilmu Hukum
1. Perkembangan Ilmu Dan Ilmu Hukum Dari Hukum Sampai Abad 19
2. Perkembangan Kajian Ilmu Hukum Setelah Abad Ke-19
C. Perspektif Sosial Terhadap Ilmu Hukum Itegrasi Ilmu Hukum Dengan Basis Sosialnya
1. Perspektif Sosial Terhadap Ilmu Hukum
2. Kesatuan Ilmu Hukum Berbasis Sosial (Stuktur Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial)
D. Pengaruh Sociological Jurisprudence Terhadap Hakim Indonesia Dalam Memutus Perkara Di Era Globalisasi
1. Perubahan Pemikiran Terhadap Ilmu Hukum Di Era Globalisasi
2. Dampak Sciological Jurisprudence Terhadap Hakim Indonesia Dalam Memutuskan Perkara
E. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat ( Studi Kasus Omnibus Law)
1. Omnibus Law : Sebuah Harapan Baru Mengatasi Overlap Dan Over Regulation
2. Problematik Omnibus Law : Anti-Democratic
3. Hukum Buakan Hanya Persoalan Aturan
BAB 2 PELEMBAGAAN KEMBALI (REINSTITUSIONALISASI) HUKUM DARI KEBIASAAN
A. Pengantar
B. Konsep Pelembagaan Hukum
C. Karakteristik-Karakteristik Kebiasaan
D. Latar Belakang Yang Mendorong Pelembagaan Hak Ulayat Menjadi Hukum Adat
E. Eksintensi Hak Ulayat Dalam Hukum Kehutanan Nasional Indonesia
BAB 3 HUKUM DAN STRUKTUR SOAL : EVOLUSI MASYARAKAT DAN TIPE HUKUM KONTRAK
A. Pengantar
B. Relasi Hukum Dan Stuktur Sosial
C. Evolusi Masyarakat (Society Evolution) Menurut Duikheim : Dari Solidaritas Mekanik Menuju Solidaritas Organik
D. Evolusi Hukum Kontrak Berseiring Dengan Evolusi Masyarakat
E. Prediksi Hukum Kontrak Di Masa Yang Akan Datang
BAB 4 BEKERJANYA SISTEM HUKUM AUTOPOIETIK DALAM MASYARAKAT
A. Pengantar
B. Pengadilan Sebagai Sistem Autopoietik
C. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara
1. Bahan-Bahan
2. Kebijakan Yang Di Pilih
3. Ciri Sosial Dari Pribadi Hakim
4. Sosialisasi Profesional Hakim
5. Kendala Keadaan
6. Kendala Organisasi
D. Mencari Jalan Keluar
1. Pengutamaan Nilai Keadilan Dalam Memutuskan Perkara , Bukan Nilai Kepastian
2. Penggunaan Pendekatan Legal Pluralism Oleh Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara
3. Pengawasan Pers Terhadap Pengadilan
BAB 5 HUKUM SEBAGAI SARANA PEKAYASA SOSIAL
A. Pengantar
B. Kerangka Konseptual Tentang Hukum , Kemiskinan Dan Dan Badan Amil Zakat , Infaq Dan Shadaqoh
1. Pengertian Hukum
2. Hakikat Kemiskinan
C. Fungsi Hukum
D. Pengertian Dari BAZIS , Zakat , Infaq dan Shadaqah
1. Pengertian BAZIS
2. Pengertian Zakat , Imfaq dan Shadaqah
E. Hubungan Hukum Dan Kemiskinan
F. Analisis Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial
BAB 6 PENEGAKAN HUKUM MASYARAKAT SPIL PADA MASA TRANSISI
A. Pengantar
B. Civil Society Dalam Perkembangan Stuktur Sosial
C. Peran Civil Society Dalam Pembentukan Hukum Modern Di Eropa
D. Kegagalan Memaknai ''Civil Society'' dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Pada Masa Transisi Reformasi Di Indonesia
BAB 7 TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM BEKERJANYA HUKUM DI MASYARAKAT
A. Pengantar
B. Apakah Tindakan Main Hakim Sendiri Itu?
C. Apakah Main Hakim Sendiri Itu Tindak Pidana
D. Bagaimana Hukumnya Makin Hakim Sendiri Dalam Masyarakat Pluralistrik?
E. Bagaimana Peran Yang Diharapkan Dari Masyarakat Dan Pemerintah?
BAB 8 CARA BERHUKUM DALAM DIMENSI NEO-MISTISISME INDONESIA
A. Pengantar
B. Pancasila Sebagai Neo-Mistisisme Bangsa Indonesia
C. Neo-Mistisisme Dalam Berhukum Progresif
C. Keadilan Substantif Sebagai Nilai Dasar Hukum Progresif
D. Beberapa Kebijakan / Putusan Hakim Yang Nir Hukum Berdimensi Transendental
1. Wacana Kebijakan Remisi Napi Di Rumah Tahanan
2. Mengambil Kiblat Politik Hukum Ke Rasionalisme Barat Terkait Dengan LGBT
3. Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 : Benarkah MK Melegalkan Zina Dan LGBT?
4. Mahkamah Konstitusi Menolak 7 Permohonan Uji Materiil Perpuormas
E. Penutup
BAB 9 MENJADI PENEGAK HUKUM PROGRESIF
A. Menjadi Polisi Progresif
1. Sebuah Pilihan : Menjadi Polisi ''Nabi'' Atau Polisi Korup
2. Pekerjaan Polisi Itu Berlumuran Noda (Tainted Occupation)
3. Urgen: Reformasi Perilaku Birokrasi
4. Menjadi Polisi Progresif Itu Harus Responsif
5. Mencari Jalan Keluar
6. Penutup
B. Menjadi Jaksa Progresif
1. Pengantar
2. Restorative Justice Sebagai Dasar Penutup Perkara Oleh Jaksa
3. Apa Itu Keadilan Restoratif?
4. Kapan Jaksa Dapat Menutup Perkara Pidana?
5. Tata Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan
6. Syarat Perkara Tindak Pidana Dapat Ditutup Demi Hukum Dan Di Hentikan Penuntutannya Berdasarkan Keadilan Restoratif
7. Perkara Yang Dikecualikan Penutupan Perkara
8. Penutupan Perkara Berbasis Restorative Justice Tetap Belum Sistemik
C. Menjadi Advokat Progresif
D. Menjadi Hakim Progresif
1. Positivisme Hukum ; Menjauhkan Keadilan Substantif Dari Hukum
2. Urgensi Menjadi Hakim Progresif Untuk Menghadirkan Substantif
3. Pandangan Islam Terhadap Pribadi Hakim Progresif Dalam Menyelesaikan Perkara : Sebuah Jalan Keluar
4. Penutup
BAB 10 KEBIJAKAN TIDAK MENEGAKKAN HUKUM DEMI PEMULIAAN KEADILAN SUBSTANTIF
A. Pengantar
B. Permasalahan
C. Pembahasan
D. Penutup
BAGIAN 2 RELASI HUKUM MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF TEMATIK
BAB 11 HUKUM DAN EKONOMI : AKIBAT KORUPSI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL
A. Pengantar
B. Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Negara Kesejahteraan
C. Bagaimana Kondisi Tipikor Di Riau?
D. Mencari Jalan Keluar
E. Penutup
BAB 12 HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK : PEMBATASANPENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
A. Pengantar
B. Neo-Liberalisme : Bentuk Baru Imperialisme Dan Implikasinya Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pengusahaan Public Good Khususnya SDA
C. Pembatasan Pengusahaan Sumber Daya Air Melalui Hukum
BAB 13 HUKUM DAN OLIGARKI KEKUASAAN
A. Pengantar
B. Hubungan Antara Negara , Hukum Dan Demokrasi
C. Munculnya Oligarki Kekuasaan di Negara Demokrasi Konstitusional
1. Pengertian Oligarki
2. Mengapa Muncul dan Apa Akibat Oligarki Terhadap Negara Hukum Demokrasi ?
D. Mencari Jalan Keluar
BAB 14 HUKUM DAN AGAMA : INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM TRANSENDENTAL
A. Pengantar
B. Konsep Tentang Kitab Suci Atas Kontitusi
C. Delapan Tugas Negara Hukum Dalam Perspektif Islam
D. Penutup
BAB 15 HUKUM , DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM )
A. Pengantar
B. Pengaruh Globalisasi Terhadapp Pembangunan Sistem Hukum Nasional
C. Perlindungan HAM Dalam Sistem Hukum Nasional Di Era Globalisasi
BAB 16 HUKUM DAN TRANSFORMASI PEMERINTAHAN
A. Pengantar
B. Impelementasi Hukum Positif Di Indonesia (Pra dan Pasca Kemerdekaan)
C. Komparasi Sistem Hukum Politik Dengan Sistem Hukum Islam
1. Persamaan Antara Islam Dan Demokrasi
2. Perbedaan Antara Islam Dan Demokrasi
D. Alternatif Solusi Menjadikan Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Utama Negara
E. Penutup
BAB 17 HUKUM DAN MORAL : FUNGSI MORAL PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
A. Pengantar
B. Irisan Antara Hukum Dan Moral
C. Pancasila Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia Era Globalisasi
D. Kedudukan Pancasila Dalam Politik Hukum dan Arah Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia
E. Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dalam Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia
1. Fungsi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara
2. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Pidana Nasional
F. Upaya Konkretisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia Melalui Restorative Justice
G. Perspektif Moral Terhadap Pencalonan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif
H. Penutup
BAB 18 HUKUM DAN TEKNOLOGI
A. Pengantar
B. Teknologi ,Klasifikasi dan Arti Pentingnya Dalam Pengembangan Perekonomian
C. Peranan Hukum Sebagai Instrumen Untuk Mengatur Perkembangan Teknologi
D. Unsur-Unsur Yang Perlu Disiapkan Oleh Hukum Untuk Mengantisipasi Perkembangan Teknologi
E. Penutup