BAB I OTONOMI , DESENTRALISASI DAN FEDERASI
A. Federalisme Federasi
B. Desentralisasi -Otonomi
C. Indonesia : Otonomi Negara Kesatuan
BAB II PERJALANAN DESENTRALISASI DI INDONESIA
A. Warisan Kolonial
B. Pasca Kekuasaan Kolonial
C. Penutup
BAB III OTORITARIANISME DAN SENTRALISASI : PENGALAMAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1974
A. Pengantar
B. Politik Masa Orde Baru
C. Pemerintahan Daerah
D. Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah
E. Penutup
BAB IV MEMAHAMI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
A. Pengantar
B. Perubahan Paradigma
C. Visi dan Konsep Otonomi Daerah
D. Implementasi
E. Kesimpulan
BAB V KEBIJAKSANAAN BARU OTONOMI DAERAH DAN IMPLIKASINYA
A. Pengantar
B. Hubungan Legislatif dan Eksekutif di Daerah
C. Kemungkinan Implikasi ke Depan
D. Penutup
BAB VI OTONOMI DAERAH , PEMBANGUNAN DAERAH
A. Pengantar
B. Beberapa Kesalahpahaman Tentang Otonomi Daerah
C. Otonomio Daerah dan Pembangunan Daerah
D. Penutup
BAB VII HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI DAERAH
A. Makna Pemerintahan
B. Tugas dan Kekuasaan Eksekutif
C. Gubernur , Bupati , Walikota :Primus Interpares
D. Penutup : Menuju Mekanisme Checks and Balances
BAB VIII OTONOMI DAERAH DAN INTEGRASI NASIONAL
A.Pengantar
B. Integrasi Nasional Yang Terancam
C. Otonomi Daerah Sebagai Sarana Integrasi Nasional
D. Kesalahpahaman Terhadap Kebijaksanaan Otonomi Daerah
E. Penutup
BAB IX IMPLEMENTASI : KESEMBRAWUTAN KARENA LEMAHNYA KEPEMIMPINAN
A. Pengantar
B. Makna Implementasi Dalam Kebijaksanaan Publik
C. Implementasi UU No. 22 tahun 1999
D. Penutup
BAB X PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN INDONESIA MASA DEPAN