BAB 1 PENDAHULUAN
Sejarah Mahkamah Konstitusi
Riwayat Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
BAB 2 FUNGSI/TUGAS DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI
Fungsi/Tugas Mahkamah Konstitusi
Wewenang Mahkamah Konstitusi
BAB 3 ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MAHKA-MAH KONSTITUSI
Beberapa Asas Hukum Acara Mahkamah Konsti-tusi
Sumber-Sumber Hukum Acara
BAB 4 PERMOHONAN
Permohonan
Siapa yang Boleh Memohon (Legal Standing)
BAB 5 PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Pemeriksaan Pendahuluan
Perneriksaan Persidangan
BAB 6 PEMBUKTIAN
Tujuan Pembuktian dalam Perkara Konstitusi
Apa yang Harus Dibuktikan
Hal-Hal yang Tidak Perlu Dibuktikan
Beban Pembuktian
Alat-Alat Bukti
Illegally Obtained Evidence
BAB 7 ATURAN-ATURAN KHUSUS
Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
Pembubaran Partai Politik
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kewenangan MK dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Dasar oleh Presiden/Wakil Presiden (Impeachment)
BAB 8 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Jenis-Jenis Putusan
Rapat Permusyawaratan Hakim
Susunan dan Isi Putusan
Pelaksanaan dan Akibat Hukum Putusan
Akibat Hukum Pulusan MK
Akibat Hukum Putusan Impeachment MK
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/ 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Peng-ujian Undang-undang
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/ 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelang- garan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden