1. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
2. Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang
3. Pearturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4. Penjelasan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
5.Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Kehutanan
6. Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Np.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Renacana Pengelolaan Hutan Serta Pemanpaatan Hutan
8. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
10. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan
12. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Gutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Np.3 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan Dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia
15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. KM 3 Tahun 2003 No. 22/KPTS-II/2003,No.33/MPP/Kep/1/2003 Tentang Pengawasan Pengangkatan Kayu Melalui Pelabuhan
16. Pearturan Menteri Kehutanan No.P.48/Menhut-II/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan