-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
-Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
-Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
-Penjelasan atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan
-Intruksi Presiden RI Nomor 1 Taun 1991
-Kepetusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi pRESIDEN ri nOMOR 1 Tahun 1991
-Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Hukum Perkawinan
Hukum Kewarisan
Hukum Perwakfan
-Kompilasi atas Kompilasi Hukum Islam
-Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
sipil
-Penjelasan atas Peraturan Pemrintah RI No 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan percerian di negeri Sipil
-Peraturan Pemrintah Republik Indpnesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10
Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Percerian bagi Pegaqwai Negeri sipil
-Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10
tahun 1983 tentang izin perkawinan dan percerian bagi pegawai negri sipil
-Keptusan Menteri dalam negeri nomor 79 tahun 1978 tentang penunjuukan pemuka agama sebagi pembantu pegawai
pencatat perkawinan bagi umat kristen indoensia yang tunduk kepada staatblad 1993-75 jo.Staabad 1936-607 dan bagi umat
Hindu Budha
-Keputusan Menteri dalam negeri nomor 221A Tahun 1975 tentang pencatat perkawinan dan perceraian pada kantor catatan sipil sehubungan dengan berlakunya undang-undang perkawinan serta pelaksanaanya
-Keputusan Menteri Perthanan Keamnan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : Kep/01/1/1980 tentang Peraturan Perkawinan,Percerain,dan Rujuk Anggota ABRI
-Petunujuk teknis no pol juknis/01/III/1981 tentang perkwinan,pencerian rujuk anggota polri
-UU RI Nomor 12 Thun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia
-Penjelasan atas UU RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI