Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Disetujui oleh
Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada tanggal 20 November 1989
Mukadimah Negara-Negara Peserta/Penandatangan Konvensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms os Child Labour (Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)

Penjelasan Atas
Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)
I. UMUM
II. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI
III. ALASAN INDONESIA MENGESAHKAN KONVENSI
IV. POKOK-POKOK KONVENSI
V. PASAL DEMI PASAL

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Umum
Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah
Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat
Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawan Keluarga dan Orangtua
BAB V
KEDUDUKAN ANAK
Bagian Kesatu
Identitas Anak
Bagian Kedua
Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran
BAB VI
KUASA ASUH
BAB VII
PERWALIAN
BAB VIII
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK
Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak
Bagian Kedua
Pengangkatan Anak
BAB IX
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Bagian Kesatu
Agama
Bagian Kedua
Kesehatan
Bagian Ketiga
Pendidikan
Bagian Keempat
Sosial
Bagian Kelima
Perlindungan Khusus
BAB X
PERAN MASYARAKAT
BAB XI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Penjelasan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
UMUM
PASAL DEMI PASAL

Keputusan Presiden Rrepublik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Keanggotaan
Bagian Kedua
Kesekretariatan
Bagian Ketiga
Kelompok Kerja
Bagian Keempat
Perwakilan
BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB V
MEKANISME KERJA
BAB VI
PEMBIAYAAN
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP