Kalopsia (Dania Husna, MA Persis Kota Tasikmalaya) Distorsi-Pahit-Aroma-Karsa (Keisa Ewli Isabel, SMAN 2 Kota Tasikmalaya) Multiple Personality Took My Best Friend's Life (Ajbari Nuraeni, Ma Al-Khoeriyah Bantar Kota Tasikmalaya) Apa Masa Depanku? (Calysta Marchiela Salsabila, SMAN 1 Kota Tasikmalaya) Ketua OSIS VS Bad Boy (Desi Nurlailasari, MA Al-Khoeriyah Bantar Kota Tasikmalaya) Mut…
UUD NRI TAHUN 1945 DAN PANCASILA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Beserta Amendemen Pancasila PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Proses Pembentukan Undang-Undang TEKS PROKLAMASI DAN SUMPAH PEMUDA Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Teks Sumpah Pemuda NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Lembaga Negara Menu…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
BAB I Ketentuan Umum BAB II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang BAB III Dasar Peradilan BAB IV Penyidikan dan Penuntut Umum BAB V Penangkapan , Penahanan , Penggeledahan badan , Pemasukan Rumah , Penyitaan dan Pemeriksaan Surat BAB VI Tersangka dan Terdakwa BAB VII Bantuan Hukum BAB VIII Berita Acara BAB IX Sumpah atau Janji BAB X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili BAB XI …
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada tanggal 20 November 1989 Mukadimah Negara-Negara Peserta/Penandatangan Konvensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms os Child Labour (Konvensi IL…
-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan -Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan -Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan -Penjelasan atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pela…
Ketetapan MPR RI no.XVII/MPR/19998 tentang Hak-hak Asasi Manusia I.Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia A.Pendahuluan B.Landasan C.Sejarah,Pendekatan, dan Substansi 1.Sejarah 2.Pendekatan dan Substansi D.Pemahaman Hak Asasi Manusia Bagi Bangsa Indonesia II.Piagam Hak Asasi Manusia Pembukaan Bab I Hak Untuk Hidup Bab II Hak Berkeluarga dan Melanjutkan…
1.PERADILAN UMUM (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986) a.BAB I Ketentuan Umum b.BAB II Susunan Pengadilan c.BAB II Kekuasaan Pengadilan d.BAB IV Ketentuan-ketebtuan lain e.BAB V Ketentuan Peralihan f.Bab vi ketentuan Penutup Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 2.PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 19986 TENTANG PERADILAN UMUM…
Kata Pengantar Undang Undang Pornografi adalah produk hukum yang berbentuk undang undang yang mengatur tetntang pornografi.Awalnya,UU Pornografi merupakan rancangan undang undang antipornografi dan pornoaksi.Dengan melalui proses yang panjang,Akkhirnya undang-undang pornografi disahkan menjadi undang undang dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 30 Oktober 2008 Sebelum disahkan menjadi UU b…
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab I Ketentuan Umum Bab II Dasar , Asas , dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Pengadaan Bab V Import dan Ekspor Bab VI Peredaran Bab VII Label dan Publikasi Bab VIII Prekursor Narkotika Bab IX Pengobatan dan Rehabilitasi Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Pencegahan dan Pemberantasan Bab XII P…