PIAGAM JAKARTA DEKRIT PRESIDEN RI/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 1950 UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA 1950
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENDERA NEGARA Bagian Kesatu Umum Bagia Kedua Penggunaan Bendera Negara Bagian Ketiga Tata Cara Penggunaan Bendera Negara Bagian Kempat Larangan BAB III BAHASA NEGARA Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Penggunaan Bahasa Indonesia Bagian Ketiga Pengembangan , Pembinaan , dan Perlindungan Bahasa Indonesia Bagian Keempat Peningkatan Fu…
Chapter 1 Introduction of Education in Thailand Chapter 2 Educational Administration and Management and Participation in the Provision of Education 2.1 Administration and Management of Education by the State 2.2 Administration and Management of Education by Local Administration Organisations 2.3 Contribution of Agencies Other than the Ministry of Eduaction 2.4 Participation in the Provisio…
1. KEMENTRIAN NEGARA (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008) a. BAB I Ketentuan Umum b. BAB II Kedudukan dan Urusan Pemerintahan c. BAB III Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi d. BAB IV Pembentukan, Pengubahan, dan Pembubaran Kementrian e. BAB V Pengangkatan dan Pemberhentian f. BAB VI Hubungan Fungsional Kementrian dan Lembaga Pemerintah Nonkementrian g. BAB VII Hubu…
1. PEMERINTAHAN ACEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 a. BAB I Ketentuan Umum b. BAB II Pembagian Daerah Aceh dan Kawasan Khusus c. BAB III Kawasan Perkotaan d. BAB IV Kewenangan Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota e. BAB V Urusan Pemerintahan f. BAB VI Asas Serta Bentuk dan Susunan Penyelenggaraan Pemerintahan g. BAB VII DPRA dan DPRK h. BAB VIII Pemerintah A…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Atas Undang-Undang Repu…
BUKU I BAB I PENDAHULUAN A. Arti pandangan hidup bagi suatu bangsa B. Pancasila: jiwa, kepribadian,pandangan hidup dan dasar negara BAB II LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGALAMAN PANCASILA A.Pengalaman sejarah B.Mengemban tugas ke masa depan 1.Penanaman nilai kepribadian dalam pembangunan 2.Pengertian generasi 3..Babak pembangunan 4.Perkembangan duni…
UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Penjelasan Atas UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia UU RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Penjelasan Atas UU RI No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan CONVENTION AGAINST TORTURE ABD OTHER CRUEL , INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PELAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM , …
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BAB I Ketentuan Umum BAB II Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BAB III Hak Memilih BAB IV Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BAB V Pendaftaran Pemilih BAB VI Pencalonan BAB VII Kampanye dan Dana Kampanye BAB VIII Pemungutan dan Perhitungan Suara BAB…
-UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI -PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI -UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG -PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG