Ditapis dengan
KUMPULAN LENGKAP PERUNDANGAN HAK ASASI MANUSIA
Ketetapan MPR RI no.XVII/MPR/19998 tentang Hak-hak Asasi Manusia I.Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia A.Pendahuluan B.Landasan C.Sejarah,Pendekatan, dan Substansi 1.Sejarah 2.Pendekatan dan Substansi D.Pemahaman Hak Asasi Manusia Bagi Bangsa Indonesia II.Piagam Hak Asasi Manusia Pembukaan Bab I Hak Untuk Hidup Bab II Hak Berkeluarga dan Melanjutkan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii,182hlm;10x19cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.48 TIM p
UNDANG UNDANG PERADILAN INDONESIA
1.PERADILAN UMUM (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986) a.BAB I Ketentuan Umum b.BAB II Susunan Pengadilan c.BAB II Kekuasaan Pengadilan d.BAB IV Ketentuan-ketebtuan lain e.BAB V Ketentuan Peralihan f.Bab vi ketentuan Penutup Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 2.PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 19986 TENTANG PERADILAN UMUM…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii.554hlm;21x10,5cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.04 TIM p
HIMPUNAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG GURU & DOSEN
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru & Dosen BAB I Ketentuan Umum BAB II Kedudukan , Fungsi dan Tujuan BAB III Prinsip Profesionalitas BAB IV Guru BAB V Dosen BAB VI Sanksi BAB VII Ketentuan Peralihan BAB VIII Ketentuan Penutup 2. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru & Dosen I . Umum II. Pasal Demi Pas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii,184 hlm ;18x11,5cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 379.598 SEN p
UNDANG-UNDANG PORNO GRAFI
Kata Pengantar Undang Undang Pornografi adalah produk hukum yang berbentuk undang undang yang mengatur tetntang pornografi.Awalnya,UU Pornografi merupakan rancangan undang undang antipornografi dan pornoaksi.Dengan melalui proses yang panjang,Akkhirnya undang-undang pornografi disahkan menjadi undang undang dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 30 Oktober 2008 Sebelum disahkan menjadi UU b…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii,78hlm;18x11cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 363.47 TIM p
UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab I Ketentuan Umum Bab II Dasar , Asas , dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Pengadaan Bab V Import dan Ekspor Bab VI Peredaran Bab VII Label dan Publikasi Bab VIII Prekursor Narkotika Bab IX Pengobatan dan Rehabilitasi Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Pencegahan dan Pemberantasan Bab XII P…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii,156 hlm;21x12cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.04 TIM p01
TIGA UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM JAKARTA DEKRIT PRESIDEN RI/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 1950 UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA 1950
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii,137 hlm ;20,5x11 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.025.98 TIM p
BADAN HUKUM PENDIDIKAN DAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan II. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan III. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional IV. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii,127 hlm; 20,5x12cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.07 AFN p
UNDANG-UNDANG BENDERA , BAHASA , DAN LAMBAGA NEGARA , SERTA LAGU KEBANGSAAN
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENDERA NEGARA Bagian Kesatu Umum Bagia Kedua Penggunaan Bendera Negara Bagian Ketiga Tata Cara Penggunaan Bendera Negara Bagian Kempat Larangan BAB III BAHASA NEGARA Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Penggunaan Bahasa Indonesia Bagian Ketiga Pengembangan , Pembinaan , dan Perlindungan Bahasa Indonesia Bagian Keempat Peningkatan Fu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii,88 hlm ;17x11 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 TIM p
EDUCATION IN THAILAND
Chapter 1 Introduction of Education in Thailand Chapter 2 Educational Administration and Management and Participation in the Provision of Education 2.1 Administration and Management of Education by the State 2.2 Administration and Management of Education by Local Administration Organisations 2.3 Contribution of Agencies Other than the Ministry of Eduaction 2.4 Participation in the Provisio…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ill, 194 hlm;23x15 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 379.593 TIM p
UNDANG-UNDANG KEMENTRIAN NEGARA
1. KEMENTRIAN NEGARA (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008) a. BAB I Ketentuan Umum b. BAB II Kedudukan dan Urusan Pemerintahan c. BAB III Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi d. BAB IV Pembentukan, Pengubahan, dan Pembubaran Kementrian e. BAB V Pengangkatan dan Pemberhentian f. BAB VI Hubungan Fungsional Kementrian dan Lembaga Pemerintah Nonkementrian g. BAB VII Hubu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii,107 hlm;21x11cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 TIM p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah