Ditapis dengan
PEMERINTAHAN ACEH NANGGROE ACEH DARUSSALAM
1. PEMERINTAHAN ACEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 a. BAB I Ketentuan Umum b. BAB II Pembagian Daerah Aceh dan Kawasan Khusus c. BAB III Kawasan Perkotaan d. BAB IV Kewenangan Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota e. BAB V Urusan Pemerintahan f. BAB VI Asas Serta Bentuk dan Susunan Penyelenggaraan Pemerintahan g. BAB VII DPRA dan DPRK h. BAB VIII Pemerintah A…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii,199 hlm; 21x11cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 TIM p01
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADILAN TIDAK PIDANA KORUPSI
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Atas Undang-Undang Repu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii,208 hlm;21x12,5cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 TIM p01
BAHAN PENATARAN -PEDOMAN PENGAHAYATAN DAN PENGALAMAN PANCASILA -UNDANG UNDA…
BUKU I BAB I PENDAHULUAN A. Arti pandangan hidup bagi suatu bangsa B. Pancasila: jiwa, kepribadian,pandangan hidup dan dasar negara BAB II LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGALAMAN PANCASILA A.Pengalaman sejarah B.Mengemban tugas ke masa depan 1.Penanaman nilai kepribadian dalam pembangunan 2.Pengertian generasi 3..Babak pembangunan 4.Perkembangan duni…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii,173hlm;14,4x21cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.05.98 TIM p
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 2000 & UNDANG-UNDANG HAM 1999
UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Penjelasan Atas UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia UU RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Penjelasan Atas UU RI No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan CONVENTION AGAINST TORTURE ABD OTHER CRUEL , INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PELAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM , …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii, 195hlm; 21x11cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.48 TIM p
PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang DESA A. BAB I Ketentuan Umum B. BAB II Pembentukan dan Perubahan Status Desa C. BAB III Kewenangan Desa D. BAB IV Penyelenggaraan Pemerintahan Desa E. BAB V Peraturan Desa F. BAB VI Perencanaan Pembangunan Desa G. BAB VII Keuangan Desa H. BAB VIII Kerjasama Desa I. BAB IX Lembaga Kemasyarakatan J. BAB X P…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii,114 hlm; 21x 11cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 HIM p
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BAB I Ketentuan Umum BAB II Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BAB III Hak Memilih BAB IV Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BAB V Pendaftaran Pemilih BAB VI Pencalonan BAB VII Kampanye dan Dana Kampanye BAB VIII Pemungutan dan Perhitungan Suara BAB…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii,108 hlm;21x10,5cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.07 TIM p
UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
1. PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008) a. BAB I Ketentuan Umum b. BAB II Asas dan Tujuan c. BAB III Tindakan Diskriminatif d. BAB IV Prmberian Perlindungan dan Jaminan e. BAB V Pengawasan f. BAB VI Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Warga Negara g. BAB VII Ganti Kerugian h. BAB VIII Ketentuan Pidana i. BAB IX Ketentuan Penutup 2.…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii,128 hlm;21x11 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 HPP p
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 25 TAHUN 2003 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & UNDANG-UN…
-UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI -PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI -UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG -PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii, 96 hlm;21x10 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 TIM p
HUKUM TATA NEGARA KEWARGANEGARAAN &HAK ASASI MANUSIA
BAB I PENDAHULUAN A.Batasan Pengertian B.Pengertian Negara Hukum C.Obyek Kajian Hukum Tata Negara D.Definisi Hukum Tata Negara E.Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu Lainya F.Sumber-sumber Hukum Tata Negara G.Hakikat Konstitusi BAB II SEJARAH KETATNEGARAAN INDONESIA A.Pendahuluan B.Periodesasi Sejarah Ketatanegaraan Indonesia BAB III SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA,BENTUK …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii,332 hlm; 23x15,5cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 HES p
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang -Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan -Lampiran 1 Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota -Lampiran 2 Teknik Penyusunan Peraturan Perun…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii, 201 hlm;21x11 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 TIM p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah