1. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 2. Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi U…
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS,PELAKSANAAN,DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILLU PRESDIEN DAN WAKIL PRESDIEN BAB III PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DAN TATA CARA PENENTUAN PASANGAN CALON PRESDIEN DAN WAKIL PRESIDEN BAB IV PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DDAN WAKIL PRESIDEN BAB V HAK MEMILIH BAB VI PENYUSUNAN…
UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum Dilakukan Amandemen Perubahan Pertama UDD Negara RI Tahun 1945 Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk Melanjutkan Perubahan UDD Negara RI Tahun 1945 Perubahan Kedua UDD Negara RI Tahun 1945 Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/200 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk merpersiapkan Rancangan Perubahan UUD Negaraa RI Tahun 1…
BAB I PENDAHULUAN A.ISU-ISU HUKUM (LEGAL ISSUES) B.LANDASAN TEORI 1.Teori Lingkup Kekuasaan Pemerintahan 2.Teori Situasi-Kondisi Keberlakuan Asas Legalitas 3.Teori Kontrol terhadap Pemerintah C.SISTEMATIKA PENULISAN BUKU BAB II KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH A.PENDEKATAN ANALITIK 1.Akar dari Konsep Diskresi:Konsep Perluasan Kekuasaan Pemerintahan 2.Diskresi sebagai …
BAGIAN KESATU KONSEP MANAJEMEN DAN MUTU SEKOLAH A. Mengapa Manajemen Penting? B. Apa Itu Manajemen? C. Bagaimana Melakukan Manajemen? D. Apa Bidang Garapan Manajemen Sekolah? E. Perencanaan Sekolah F. Pengorganisasian Sekolah G. Pengawasan Sekolah H. Evaluasi Sekolah KONSEP MUTU SEKOLAH A. Pentingnya Sekolah Bagi Manusia B. Mengapa Sekolah Harus Bermutu? C. Pengertian Mutu D. Mutu…
BAB I PENDAHULUAN A. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Kewarnegaraan 1. Pengertian Pendidikan Kewarnegaraan 2. Tujuan Pendidikan Kewarnegaraan B. Landasan Ilmiah dan Landasan Hukum 1. Landasan Ilmiah 2. Landasan Hukum BAB II FILSAFAT PANCASILA A. Pengertian Filsafat B. Pengertian Pancasila sebagai Sistem C. Kesatuan Sila-Sila Pancasila 1. Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan…
Bab I PENDAHULUAN 1. Pengertian Hukum Tata Negara 2. Sumber Hukum Tata Negara 3. Susunan Persoalan-Persoalan yang Harus Dibahas oleh Ilmu Hukum Tata Negara Bab II LATAR BELAKANG SEJARAH SAMPAI DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 5 JULI 1959 1. Dekrit sebagai Keputusan Darurat dari Penguasa 2. Kemacetan Kerja Konstituante 3. Gagasan Demokrasi Pancasila dari Presiden Soekarno 4. De…
BAB 1 PENGANTAR PERPAJAKAN A.Pengertian Perpajakan B.Hambatan Pemungutan Pajak C.Asas-Asas Pemungutan Pajak D.Tarif Pajak E.Kedudukan Hukum Pajak F.Timbul dan Hapusnya Utang Pajak G.Pengelompokan Pajak H.E-Billing dan E-Filling I.Batas Waktu Pelaporan Pajak Onilne Badan J.Perempuan Pajak (Tax Amnesty) K.Latihan Soal BAB 2 KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN A.Pendahuluan B.Pengertian-Penger…
BAB I SEJARAH PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DI DAERAH 1. Pemerintahan Daerah di Masa Pemerintahan Hindia Belanda 2. Pemerintahan di Daerah pada Masa Pendudukan Jepang sebelum Proklamasi 17 Agustus 1975 3. Pemerintahan di Daerah pada Masa Berlakunya Undang Undang Dasar 1945 4. Pemerintahan di Daerah pada Masa Terbentuknya Undang Undang Nomor 22 tahun 1948 5. Pemerintahan di Daerah pada Masa Be…
BAB I PENDAHULUAN BAB II PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN SIFAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 1. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 2. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 3. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 BAB III PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 1. Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 2. Isi dan Unsur Masing-Masing Alinea 3. Po…