Text

POKOK-POKOK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

---

BAB 1 PENDAHULUAN
A. Sejarah Lahirnya Sistem Pemerintahan Daerah
B.Dasar Kumpul Pemerintahan Daerah
C.Undang-undang Pemerintahan Daerah
D.Undang-undang Pemerintahan Daerah di Indonesia
BAB 2 PENGERTIAN-PENGERTIAN POKOK DALAM PEMERINTAHAN DAERAH
A. Pemerintah
B.Pemerintahan Daerah
C.Pemerintah Daerah
D.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
E.Forkopimda
F.Urusan Pemerintahan
G.Otonomi Daerah
H.Daerah Otonom
I.Desentra Lisasi
J.Dekonsentasi
K.Tugas Pembantuan
M.Penataan Daerah
N.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN )
O.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD)
P.Pendapatan Daerah
Q.Belanja Daerah
R.Partisipasi Masyarakat
S.Dana Alokasi Umum ( DAU )
T.Dana Alokasi Khusus ( DAK )
U.Dana Bagi Hasil ( DBH )
BAB 3 PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA DAN KEKUASAAN PEMERINTAH
A.Pembagian Wilayah Negara
B.Kekuasaan Pemerintah
BAB 4 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
A.Urusan Pemerintahan Absolut
B.Urusan Pemerintahan Konkuren
C.Urusan Pemerintahan Umum
BAB 5 KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN YANG BERCIRI KEPULAUAN
A.Kewenangan Daerah Provinsi di Laut
B.Kewenangan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan
BAB 6 PENATAAN DAERAH
A.Pembentukan Daerah
B.Penyesuain Daerah
C.Desain Besar Penataan Daerah
BAB 7 PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH
A.Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
B.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
C.Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
D.Larangan bagi kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
E.Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
F.Tindakan Pendidikan
G.Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
BAB 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
A.Fungsi DPRD
B.Tuugas dan Wewenang DPRD Provinsi
C.Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota
D.Keanggotaan DPRD
E.Hak DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
F.Hak dan Kewajiban Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
G.Fraksi DPRD
H.Alat kelengakapan DPRD provensi kabupaten/kota
I.Persidangan dan pengambilan keputusan
J.Tatatertib dan kode etik
K.Larangan dan sanksi
L.Pemberentian antar waktu,pergantian antar waktu,dan pemberhentian sementara
M.Hubungan kerja antar DPRD dan kepala daerah
BAB 9 PERANGKAT DAERAH
A.Pengertian perangkat daerah
B.Kriteria perangkat daerah
C.sekretaria daerah
D.Sekretaria DPRD
E.Staf ahli daerah
F.Inspektorat daerah
G.Dinas daerah
H.Badan daerah
I.kecamatan
J.Kelurahan
BAB 10 PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
A.Pembentukan preda dan perkada
B.Penegakan preda dan perkada
C.Evaluasi rancangan perda tentang RPJPD DAN RPJMD
D.Pembatalan perda dan perkada
BAB 11 PEMBANGUNAN DAERAH
A.perencanaan pembangunan daerah
B.Evaluasi rapenda tentang RJDPD dan RPJMD
C.Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
BAB 12 KEUANGAN DAERAH
A.Hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah
B.Hubungan keuangan antar daerah
C.pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah
D.Pemegang dan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
E.Pendapatan,belanja,dan pembiayaan
F.Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah
BAB 13 PELAYANAN PUBLIK
A.Asas penyengaraan pelayanan publiks
B.manajemen pelayanan publik
BAB 14 PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB 15 DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
BAB 16 PERKOTAAN
BAB17 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A.Pembinaan dan pengawasan terhadap penyengaraan pemerintahan daerah
B.Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah
c.penghargaan dan pasilitas khusus
BAB 18 TINDAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN SIPIL NEGARA DI DAERAH

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

340 APM p

Penerbit

Depok : Rajawali Pers., 2018

Deskripsi Fisik

vii,201 hlm;20,5x14cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

340

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar