Perpustakaan IAI Tasikmalaya

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of ACCADEMIC CONSTITUTIONAL DRAFTING RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERKAIT DENGAN POKOK-POKOK HALUAN NEGARA
Penanda Bagikan

Text

ACCADEMIC CONSTITUTIONAL DRAFTING RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERKAIT DENGAN POKOK-POKOK HALUAN NEGARA

Tim - Nama Orang;

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penulisan
D. Metode Peneliti
BAB II KAJIAN TEORITIS
A. Teori Haluan Negara
B. Teori Konstitusi
C. Teori Lembaga Negara
D. Teori Sistem Pemerintahan
E. Teori Perundang-Undangan
F. Teori Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
G. Teori Perancangan Pembangunan
BAB III PRAKTIK EMPIRIS
A. Permasalahan Praktik Penyelenggaraan di Indonesia
1. Perkembangan dan Problematika Haluan Negara Indonesia Dari Masa ke Masa
A. Haluan Negara Orde Lama
1. Garis-Garis Besar Haluan Negara/Pembangunan Nasional Semesta Berencana (GBHN/PNSB)
2. Problematika GBHN/PNSB
B. Haluan Negara Orde Baru
1.Garis-Garis Besar Haluan Negara/Rencana Pembangunan Lima Tahun (GBHN/Repelita)
2. Problematika GBHN Orde Baru
C. Haluan Negara Pasca Reformasi
1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
2. Problematika SPPN
2. Permasalahan Akibat Ketidadaan Perencanaan Pembangunan NasionalModel GBHN
A. Ketidaksinambungan Antara Sistem Perencanaan Pembangunan di Tingkat Nasional
1. Ketidaksinambungan Perencanaan Pembangunan Antara RPJMN Dalam Satu Periode RPJPN
b. Ketidasinkronan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
1. Provinsi Jawa Barat
2. Provinsi Kalimantan Timur
3. Provinsi DKI Jakarta
4. Provinsi Papua
3. Evaluasi Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Peninjauan Kembali Terhadap Status Hukum dan Materi Muatan Ketetapan MPR/S
5. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
B. Praktik Penyelenggaraan di Berbagai Negara
1.Studi Komparasi Haluan Negara dan Bentuk Hukum Haluan Negara
A. Filipina
B. Brazil
C. India
D. Thailand
E. China
F. Irlandia
2. Studi Komparasi Judicial Review
A. Australia
B. Italia
3. Studi Komparasi Judicial Preview di Austria
4. Studi Komparasi Constitutional Preview Di Prancis
C. Evaluasi dan Analisis Pasal-Pasal Terkait
1. Evaluasi dan Analisis Pasal 3 UUD NRI 1945
2. Evaluasi dan Analisis Pasal 23 UUD NRI 1945
3. Evaluasi dan Analisis Pasal 24A UUD NRI 1945
4. Evaluasi dan Analisis Pasal 24C Ayat 1 UUD NRI 1945
D. Sistem Baru dan Implikasinya
1. Reformulasi Pedoman Perencanaan Pembangunan Nasional Melalui Pokok-Pokok Haluan Negara
A. Gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara
B. Sistematika Pokok-Pokok Haluan Negara
1. PPHN dan Perencanaan Pembangunan
2. Sistematika Dokumen PPHN
C. Ruang Lingkup dan Subtansi Pokok-Pokok Haluan Negara
D. Produk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara
1. Ketentuan MPR Sebagai Produk Hukum PPHN
2. Peninjauan Rancangan Ketetapan MPR Mengenai PPHN Oleh Mahkamah Konstitusi
2. Revitalisasi Ketetapan MPR
3. Sidang Tahunan Sebagai Forum Laporan Konerja Lembaga Negara
4. Penyatuatapan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS , SOSIOLOGIS , DAN YURIDDIS
A. Landasan Filosofis
B. Landasan Sosiologis
C. Landasan Yuriddis
BAB V ANALISIS SASARAN , JANGKAUAN , ARAH , PENGATURAN , DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERUBAHAN PASAL BERIKUT ALASANNYA
A. Sasaran Rancangan Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Terbatas
B. Jangkauan Dan Arah Pengaturan Rancangan Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia 1945 Secara Terbatas
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Terbatas
BAB VI KSEIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran


Ketersediaan
#
Perpus STAI Tasikmalaya 342.03 TIM p
34203TIMp
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342.03 TIM p
Penerbit
Jakarta : BADAN PENGKAJIAN MPR RI., 2021
Deskripsi Fisik
vii, 268 hlm;22,5x15,5 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
342.03
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Revisi Undang-Undang Dasar
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan IAI Tasikmalaya
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Institut Agama Islam Tasikmalaya merupakan pusat sumber belajar yang berperan penting dalam mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kami menyediakan berbagai koleksi bahan pustaka cetak maupun digital yang relevan dengan kebutuhan sivitas akademika, serta berkomitmen memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, dan ramah.

Dengan fasilitas yang terus dikembangkan dan sistem otomasi perpustakaan berbasis teknologi informasi, kami berupaya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan inspiratif. Perpustakaan IAI Tasikmalaya menjadi mitra strategis dalam mencerdaskan kehidupan kampus serta memperluas akses pengetahuan bagi seluruh pengguna.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?