1. PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008)
a. BAB I Ketentuan Umum
b. BAB II Asas dan Tujuan
c. BAB III Tindakan Diskriminatif
d. BAB IV Prmberian Perlindungan dan Jaminan
e. BAB V Pengawasan
f. BAB VI Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Warga Negara
g. BAB VII Ganti Kerugian
h. BAB VIII Ketentuan Pidana
i. BAB IX Ketentuan Penutup
2. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008
3. HAK ASASI MANUSIA
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999)
a. BAB I Ketentuan Umum
b. BAB II Asas-Asas Dasar
c. BAB III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia
d. BAB IV Kewajiban Dasar Manusia
e. BAB V Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemeintah
f. BAB VI Pembatasan dan Larangan
g. BAB VII Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
h. BAB VIII Partisipasi Masyarakat
I. BAB IX Pengadilan Hak Asasi Manusia
j. BAB X Ketentuan Peralihan
k. BAB XI Ketentuan Penutupan
4. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
5. PENGESAHAN INTERNASIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DESKRIMINASI RASIAL 1965)
6. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999
-Lampiran
-Lampiran
7. MENGHENTIKAN PENGGUNAAN ISTILAH PRIBUMI DAN NON PRIBUMI DALAM SEMUA PERUMUSAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN , KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PERENCANAAN PROGRAM , ATAUPUN PELAKSANAAN ( Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998)
8. PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL ( Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1998)
-Lampiran
9. PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008)
a. BAB I Ketentuan Umum
b. BAB II Maksud dan Tujuan
c. BAB III Perencanaan dan Pelaksanaan
d. BAB IV Pelaporan , Pemantauan , dan Evaluasi
e. BAB V Pembinaan
f. BAB VI Perdanaan
g. BAB VII Ketentuan Penutup