BAB I Ketentuan Umum
BAB II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang
BAB III Dasar Peradilan
BAB IV Penyidikan dan Penuntut Umum
BAB V Penangkapan , Penahanan , Penggeledahan badan , Pemasukan Rumah , Penyitaan dan Pemeriksaan Surat
BAB VI Tersangka dan Terdakwa
BAB VII Bantuan Hukum
BAB VIII Berita Acara
BAB IX Sumpah atau Janji
BAB X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili
BAB XI Konelsitas
BAB XII Ganti Kerugian dan Rehabilitas
BAB XIII Penggabungan Perkara Gugatan
BAB XVI Koneksitas
BAB XV Penuntutan
BAB XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan
BAB XVII Upaya Hukum Biasa
BAB XVIII Upaya Hukum Luar Biasa
BAB XIX Pelaksanaan Putusan Pengadilan
BAB XX Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
BAB XXI Ketentuan Peralihan
BAB XXII Ketentuan Penutup
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Hukum Acara Pidana
I. Penjelasan Umum
II. Penjelasan Pasal Demi Pasal
Undang-Undang No. 13 Th. 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Kepolisian Negara
Penjelasan Atas Undang-Undang No. 13 Th 1961
Penyidikan dan Pembantu Penyidik
Undang-Undang No 15 Th 1961 TentangKetentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
Penjelasan Atas Undang-Undang No 13 Th 1961
Undang-Undang No 13 Th 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
Penjelasan Atas Undang-Undang No 13 Th 1965
Undang-Undang No 14 Th 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Hakim
Penjelasan Atas Undang-Undang No 14 Th 1970
Peraturan Mahkamah Agung No 1 Th 1980 Tentang Penujauai Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap