Penelitian ini di latar belakangi adanya anggapan Perda tersebut merupakan Perda yang populis dalam artian ada unsur politik, ditambah di Tasikmalaya khususnya di Pondok Pesantren Sulalatul Huda pelaksanaan Perda Tersebut belum berjalan secara optimal dan Pondok Oesantren Al-Mubarok sebagai pembanding dari penelitian iniPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptifTempat penelitian di Pondok Pesantren Sulalatul Huda dan Pondok Pesantren Al-Mubarok Kota Tasikmalaya Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Jawa Barat No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren ditinjau dari perspektif Siyasah Duturiyah (Studi Komperatif Kebijakan Publik di Pondok Pesantren Sulalatul Huda dan Pondok Pesantren Al-Mubarok). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode penelitian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, implementasi dari Peraturan Daerah Jawa Barat No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren ditinjau dari perespektif Siyasah Dusturiyyah sudah terlealisasikan, akan tetapi belum secara maksimal dalam pelaksanaannya di Pondok Pesantren Sulalatul Huda, di Pondok Pesantren Al-Mubarok sebagai pembanding dari penelitian ini, jika dilihat dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sudah secara maksimal dilakukan oleh Pihak Pesantren Al-Mubarok, hal ini dibuktikan dengan banyaknya Prestasi Pesantren dikancah internasional, kondisi objektif Pesantren yang sangat baik, pemberdayaan, pembinaan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi Pesantren yang sudah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah tersebut, meskipun dari Unit Kerja Pemerintah belum semuanya terlealisasikan sesuai Peraturan tersebut.