KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
Latar Belakang
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU KOTA TASIKMALAYA
A. Tugas Bawaslu Kota Tasikmalaya
B. Wewenang Bawaslu Kota Tasikmalaya
C. Kewajiban Bawaslu Kota Tasikmalaya
SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KOTA TASIKMALAYA
A. Program dan Anggaran
B. Pembagian Tugas dan Fungsi
1. Bawaslu Kota Tasikmalaya
2. Sekretariat Bawaslu Kota Tasikmalaya
C. Pembentukan Panwaslu Adhoc
1. Pembentukan Panwaslu Kecamatan
2. Pembentukan Panwaslu Kelurahan
3. Pembentukan Pengawas TPS
D. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu
E. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
F. Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Pendaftaran Pemantau Pemilu
PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
A. Koordinasi Antar Lembaga
B. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat.
C. Sosialisasi Produk Hukum
D. Pengawasan Tahapan
1. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
2. Pengawasan Verifikasi Partai Politik
3 Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya
4. Pengawasan Dana Kampanye
5. Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
6. Pengawasan Dana Kampanye
7. Pengawasan, Pemungutan, Pengitungan dan Rekapitulasi Suara
8. Pengawasan Non Tahapan-Pengawasan ASN
9. Pengawasan Non Tahapan-Politik Uang
10. Pengawasan Non Tahapan-Pengawasan Politisasi Sara
E. Supervisi Bawaslu Kota Tasikmalaya
PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU
A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu
1. Pelanggaran Administrasi Pemilu
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
3. Tindak Pidana Pemilu
4. Pelanggaran Hukum Lainnys
B. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
1. Pelanggaran Administratif Pemilu
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
3. Tindak Pidana Pemilu
4. Pelanggaran Hukum Lainnya
C. Pelimpahan Temuan Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
D. Pengambil Alihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
E. Supervisi Dan Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu
F. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu
G. Sentra Gakkumdu
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU
ADVOKASI
A. Bantuan Hukum
B. Pemberian Keterangan Pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU)
C. Pengawasan Atas Tindak lanjut Pelaksanaan Putusan
a) MK
b) Peradilan
c) Bawaslu
PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi