Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dari sudut pandang hukum ekonomi Islam dan pandangan dari hukum positif terhadap Status harta dan kepemilikan aset tanah virtual Metaverse dan keabsahan transaksi jual beli land pada platform pengembang di Metaverse (Decentraland dan The Sanbox).
Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta menggunakan metode deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan
Hasil penelitian menunjukan tanah virtual metaverse telah memeuhi unsur- unsur mal berdasarkan definisi jumruh ulama dimana tanah virtual melekat hak milik, memiliki nilai ekonomi dan telah diakui sebagai aset yang berharga oleh masyarakat dunia serta tanah virtual telah memenuhi unsur benda berdasarkan KUH Perdata. Transaksi jual beli tanah virtual di metaverse pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad jual beli. Akan tetapi dengan konsep metaverse yang desentral menjadikan tidak adanya pembatasan baik dari pengembang ataupun pemerintah, memungkinkan para investor membangun sarana yang mengarah ke hal negatif seperti membangun lahan untuk sarana perjudian dan ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab jika platform metaverse mengalami penurunan minat dan berakhir gulung tikar ditambah penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar masih dianggap ambigu dalam kepastian hukumnya, sementara baik tanah virtual dan cryptocurrency berisiko tinggi mengalami penggelembungan ekonomi sehingga berdampak merugikan masyarakat luas. Sehingga menjadikan akad jual beli tanah metaverse tersebut menjadi fasad (rusak).

Kata Kunci: Metaverse, Tanah Virtual, Cryptocurrency, Blockchain, Mal dan Kepemilikan, Jual Beli, Prinsip Investasi Islam.