1. PERADILAN UMUM
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986)
a. BAB I Ketentuan Umum
b. BAB II Susunan Pengadilan
c. BAB III Kekuasaan Pengadilan
d. BAB IV Ketentuan-Ketentuan Lain
e. BAB V Ketentuan Peralihan
f. BAB VI Ketentuan Penutup
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986
2. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 ΤΕΝ- TANG PERADILAN UMUM
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009)
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009
3. PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986)
a. BABI Ketentuan Umum
b. BAB II Susunan Pengadilan
C. BAB III Kekuasaan Pengadilan
d. BAB IV Hukum Acara
e. BAB V Ketentuan Lain
f. BAB VI Ketentuan Peralihan
g. BAB VII Ketentuan Penutup
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
4. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG. UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009)
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
5. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG. UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009)
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009
6. PERADILAN MILITER
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997)
a. BAB I Ketentuan Umum 274
b. BAB II Susunan dan Kekuasaan Pengadilan 284
C. BAB III Susunan dan Kekuasaan Oditurat. 299
d. BAB IV Hukum Acara Pidana Militer 308
e. BAB V Hukum Acara Tata Usaha Militer
f. BAB VI Ketentuan Lain
g. BAB VII Ketentuan Peralihan
h. BAB VIII Ketentuan Penutup
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997