Kata Pengantar
Daftar Isi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

Keputusan Menteri Agama Republik Indoesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Hukum Perkawinan
Hukum Kewarisan
Hukum Perwakafan

Penjelasan atas Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1978 tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Umat Kristen Indonesia yang Tunduk kepada Staatblad 1933-75 jo. Staatblad 1936-607 dan bagi Umat Hindu dan Budha

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221A Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan dengan Berlakunya Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya

Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Kep/01/1/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI..

Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia