Bab 1 Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia
A.Pengertian Tata Hukum
B.Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum
C.Masa Vereenigde Oost Indische Compaqnie 1602-1799
D.Masa Penjajahan Pemerintah Beslasnda 1800-1942
1.Masa Besluiten Regerings 1814-1855
2.Masa Regerings Reglement 1855-1926
3.Masa Indische Staatsregeling 1926-1942
E.Hukum yang Berlaku Bagi Golongan Eropa
F. Hukum yang Berlaku Bagi Golongan Indonesia
G. Hukum yang Berlaku Bagi Golongan Timur Asing
H.Peraturan Hukum Perdata Bagi Orang-Orang Cina
I.Jaman Penjajahan Jepang
K.Jaman Kemerdekaan Indonesia
Bab 2 Sistem Hukum
A.Pengertian Sistem Hukum
B.Jenis-Jenis Sistem Hukum
1.Sistem Hukum Eropa Kontinental
2. Sistem Hukum Anglo Saxon
3. Sistem Hukum Adat
4. Sistem Hukum Islam
BAB 3 Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
A.Beberapa Pandangan tentang Negara
B.Unsur-Unsur Negara

1.Manusia
2.Wilayah
3.Organisasi dan Pelaksana Tujuan Negara
C.Bentuk Negara
1.Bentuk Negara Dilihat dari Pengangkatan Kepala Negara
2. Bentuk Negara Dilihat dari Wewenag Pemerintah Pusat
D.Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
E.Sejarah Singkat Pembentukan UUD 1945
F.Penyelenggaraan Pemerintah di Masa Berlakunya UUD 1945
G.Campur Tangan Belanda Setelah Masa Berlakunya UUD 1945
1.Perundingan Linggarjati
2. Perundingan Renville
3.Perundingan Rum-Royen
4.Konferensi Meja Bundar
H.Masa Republik Indonesia Serikat Tahun 1950
I.Negara Kesatuan Republik Indonesia
J.Unsur-Unsur Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945
1.Manusia (Warga Negara Indonesia)
2.Wilayah Republik Indonesia
3.Organisasi dan Pelaksana Tujuan Negara Republik Indonesia
K.Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia
Bab 4 Hukum Perdata
A.Hukum Perdata Material dan Formal
B. Hukum Pribadi
C. Hukum Keluarga
D. Hukum Kekayaan
E.Hukum Waris
Bab 5 Hukum Pidana
A.Tujuan Hukum Pidana
B.Sifat Hukum Pidana
C.Peristiwa Pidana
D.Sejarah Singkatnya Berlakunya KHUP
E.Sistematika KUHP
F.Asa Berlakunya Hukum Pidana
G.Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana
H.Sistem Hukuman
Bab 6 Hukum Acara
A.Pengertian Hukum Acara
B.Asas dan Susunan Peradilan
C. Hukum Acara Perdata
D. Hukum Acara Pidana
1.Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)
2.Koneksitas
3.Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadila
E.Lembaga Peradilan Khusus