Image of PANDUAN LENGKAP PENULISAN SURAT-SURAT HUKUM

Text

PANDUAN LENGKAP PENULISAN SURAT-SURAT HUKUM



BAB I
PENDAHULUAN
A. Perkenalan tentang Pentingnya Penulisan Surat Hukum
1. Sudikno Mertokusumo
2. R.Soeroso
3. M.Yahya Harahap
4. Achmad Ali
5. Satjipto Rahardjo
B. Tujuan Dibuatnya Buku Ini
1. Meningkatkan Kualitas Penulisan Dokumen Hukum
2. Mencegah Kesalahan Umum dalam Penulisan Surat Hukum
3. Menyediakan Referensi yang Mudah Diakses
4. Memperluas Pengetahuan dan Keterampilan Hukum
5. Mendukung Pendidikan Hukum
BAB II
DASAR HUKUM
A. Pengertian, Fungsi, dan Jenis Serat Hukum
1. Menyampaikan Informasi Resmi
2. Dokumentasi
3. Mengatur Hubungan Hukum
4. Menggambarkan Posisi Hukum
5. Menyelesaikan Perselisihan
6. Mengajukan Permintaan atau Permohonan
B. Prinsip-Prinsip Umum dalam Penulisan Surat Hukum
1. Kejelasan dan Ketepatan (Clarity and Precision)
2. Konsistensi (Consistency)
3. Ketepatan Fakta (Accuracy of Facts)
4. Kepatuhan terhadap Hukum (Legal Compliance)
5. Objektivitas (Objectivity)
6. Ketelitian (Attention to Detail)
7. Struktur yang Jelas (Clear Structure)
8. Kerangka Hukum yang Jelas (Clear Legal Framework)
9. Penjelasan yang Komprehensif (Comprehensive Explanation)
10. Keberlangsungan (Continuity)
11. Bahasa Formal (Formal Language)
12. Tanggal
13. Perihal atau Judul Surat
14. Salam Pembuka
15. Pembukaan
16. Isi Surat
17. Penutup
18. Tanda Tangan dan Nama Pengirim
C. Etika dalam Penggunaan Template Surat Hukum
1. Kesesuaian dengan Kasus Spesifik
2. Penyesuain dan Personalisasi
3. Kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku
4. Kerahasiaan dan Privasi
5. Kualitas dan Akurasi
6. Konsultasi Profesional
7. Transparansi
8. Penghindaran Penggunaan Template Kadaluwarsa
9. Penghormatan terhadap Hak Cipta
10. Kreativitas dan Orisinalitas:
11. Penyesuaian Detail
12. Pemeriksaan Ulang
13. Konsultasi
14. Penggunaan yang Bertanggung Jawab
BAB III
SURAT KUASA
A. Pengertian Surat Kuasa
1. Definisi dan Ruang Lingkup Surat Kuasa
2. Jenis-jenis Surat Kuasa
3. Fungsi Surat Kuasa
4. Peraturan Perundangan-undangan tentang Surat Kuasa
5. Hak dan Kewajiban Penerima Kuasa
6. Berakhirnya Surat Kuasa
7. Ketentuan Pembuatan Surat Kuasa yang Sah
B. Struktur Surat Kuasa yang Efektif
1. Judul Surat
C. Studi Kasus: Analisis Penggunaan Surat Kuasa dalam Koneksi Nyata
56 Latar Belakang
1. Studi Kasus
2. Pihak yang Terlibat Pemberi Kasus:
3. Kronologi Kasus
BAB IV
SURAT GUGATAN
A. Pengertian Surat Gugatan
1. Elemen-elemen Penting dalam Surat Gugatan
2. Dasar Hukum Surat Gugatan
3. Dasar Hukum Tertentu
B. Langkah-langkah dalam Menyusun Surat Gugatan
1. Identifikasi Masalah dan Fakta-fakta yang Terjadi
2. Menentukan Dasar Hukum
3. Menetukan Pihak-pihak yang Terlibat
4. Menentukan Yurisdikasi dan Kompetensi Pengadilan
5. Menyusun Posita (Fundamentum Pribadi)
6. Merumuskan Petitum
7. Mengumpulkan Bukti-Bukti dan Dokumen Pendukung
8. Menulis Surat Gugatan
9. Meninjau dan Memeriksa Kembali
10. Mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan
C. Studi Kasus: Simulasi Pengajuan Surat Gugatan dalam Kasus Hukum
1. Identifikasi Masalah dan Fakta-fakta yang Terjadi
2. Menentukan Dasar Hukum
3. Menentukan Pihak-Pihak yang Terlibat
4. Menentukan Yurisdikasi dan Kompetensi Pengadilan
5. Menyusun Posita (Fundamentum Petendi)
6. Merumuskan Petitum
7. Mengumpulkan Bukti-Bukti dan Dokumen Pendukung
8. Menulis Surat Gugatan
9. Meninjau dan Memeriksa Kembali
10. Mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan
BAB V
JAWABAN
A. Pengertian Jawaban dalam Konteks Hukum
1. Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg)
2. Pasal 136 HIR
3. Pasal 132 Huruf a HIR
4. Pasal 163 HIR
B. Struktur Umum Jawaban yang Efektif
1. Kepala Surat
2. Pembukaan
3. Identitas Penerimaan dan Penyangkalan
4. Posita (Fundamentum Petendi)
5. Argumen Hukum
6. Eksepsi
7. Petitum Tergugat
8. Penutup
9. Tanggal dan Tanda Tangan
C. Studi Kasus: Strategi Penyusunan Jawaban yang Berhasil
1. Identifikasi dan Pemahaman Kasus
2. Pengumpulan Bukti dan Fakta Pendukung
3. Penyusunan Argumen Hukum
4. Menyusun Jawaban dengan Struktur yang Jelas dan Rapi
5. Kejelasan dan Ketepatan
6. Struktru yang Rapi
7. Dasar Hukum yang Kuat
8. Bukti yang Mendukung
9. Eksepsi yang Tepat
BAB VI
EKSEPSI
A. Pengertian dan Fungsi Eksepsi
1. Eksepsi Prosesual (Prosedural)
2. Eksepsi Kompetensi
3. Eksepsi Formil
B. Prosedur dan Persyaratan dalam Mengajukan Eksepsi
1. Pemeriksaan Gugatan
2. Menyiapkan Dokumen Eksepsi
3. Mengajukan Eksepsi dalam Sidang Pertama
4. Mengajukan Eksepsi secara Tertulis
5. Menyampaikan Salinan Eksepsi kepada Penggugat
6. Pengajuan di Depan Hakim
7. Identitas Para Pihak
8. Nomor Perkara
9. Alasan Eksepsi:
10. Dasar Hukum
11. Bukti Pendukung
C. Studi Kasus: Analisis Penggunaan Eksepsi untuk Memperkuat Argumen Hukum
1. Identifikasi Kesalahan dalam Gugatan
2. Mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif
3. Mempersiapkan Argumen Hukum
4. Mengajukan Eksepsi pada Sidang Pertama
BAB VII
PENUTUP
A. Ringkasan tentang Pentingnya Menggunakan Template Surat Hukum yang Tepat
1. Profesionalisme
2. Efisiensi Waktu
3. Konsistensi
4. Keakuratan
5. Perlindungan Hukum
6. Mudah Disesuaikan
B. Ajakan untuk Menerapkan Pengetahuan yang Di Peroleh dalam Praktik Hukum Sehari-hari
1. Meningkatkan Keahlian
2. Memastikan Kepatuhan
3. Efisiensi dan Produktivitas
4. Membangun Reputasi
5. Memberikan Layanan Terbaik untuk Klien
C. Sumber Daya Tambahan dan Referensi untuk Pembaca
1. Buku dan Jurnal Hukum
2. Situs Web dan Basis Data Hukum
3. Kursus dan Pelatihan Daring
4. Organisasi dan Asosiasi Profesional
5. Blog dan Siniar Hukum


Ketersediaan

34609DFAp346.09 DFA pPerpus STAI TasikmalayaTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
346.09 DFA p
Penerbit ANAK HEBAT INDONESIA : Yogyakarta.,
Deskripsi Fisik
ill, xvi, 13,6 x 19,5 cm; 144 hlm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-623-515-229-5
Klasifikasi
346.09
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya