Bab 1
Keberadaan Desa Di Indonesia
Bab 2
Dari Self-Governing Community Menjadi Kesatuan Masyarakat Hukum Berbasis Asal Usul dan Adat Istiadat
Bab 3
Otonomi Desa
A. Periode Sebelum dan Sesudah IGO/IGOB
B. Periode Awal Kemerdekaan sampai Zaman Orde Lama
C. Periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
D. Periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Bab 4
Pertumbuhan Pemerintahan Desa
A. Zaman Kerajaan-Kerajaan Nusantara
B. Zaman Hindia Belanda
C. Zaman Penduduk Jepang
D. Zaman Kemerdekaan
1. Desa dalam Konsepsi Founding Fathers dan Konstitusi
2. Pemerintahan Desa pada Zaman Orde Lama dan Orde Baru
3. Pemerintahan Desa pada Masa Reformasi
4. Empat Tipe Desa
Bab 5
Pemerintahan Desan dalam Pengaturan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
A. Nomenklatur dan Status Desa
B. Kewenangan Desa
1. Kewenangan yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asal Usul Desa
2. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diserahkan Pengaturannya kepada Desa
3. Tugas Pembantuan dari Pemerintahan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan Kabupaten/Kota
4. Urusan Pemerintahan Lainnya yang Oleh Peraturan Perundang-undanga Diserahkan kepada Desa
C. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Pemerintah Desa
2. Badan Pemusyawatan Desa (BPD)
Bab 6
Pengelolaan Keuangan/Kekayaan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban
A. Keuangan Desa
B. Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa)
1. APBDesa
2. Struktur APBDesa
3. Penyusunan Rancangan APBDesa
4. Pelaksanaan APBDesa
5. Perubahan APBDesa
6. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
7. Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBDesa
8. Alokani Dana Desa (ADD)
9. Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD
10. Pembinaan dan Pengawasan ADD
C. Kekayaan Desa
D. Laporan Pertanggungjawaban
1. Laporan Kepala Desa
2. Laporan Keuangan BPD
Bab 7
Pelayanan, Pembangunan, dan Kerja Sama Desa
1. Pelayanan Pemerintahan Desa
2. Perencanaa Desa
3. Kerja Sama Desa
Bab 8
Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa
A. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa
B. Teknik Pennyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa
1. Umum
2. Teknik Penyusunan
C. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa
D. Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa
Bab 9
Administrasi Pemerintahan Desa
A. Administrasi Desa
B. Format Buku Administrasi Desa
Bab 10
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Bab 11
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa
A. Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintahan Atasan
B. Pengawasan oleh Warga Sendiri
C. Pengawasan oleh Lembaga Peradilan
D. Pengawasan oleh Lembaga Ombudsman
Bab 12
Intervensi Negara, Pembangunan Desa, dan Keberadaan Masyarakat Desa
1. Intervensi Kerajaan
2. Intervensi VOC dan Daendels
3. Intervensi Raffless
4. Intervensi Pemerintah Kolonial Zaman Tanam Paksa
5. Intervensi Pemerintah Kolonial Masa IGO (Inladsche Gemeente Ordonanntie
6. Intervensi Pemerintah Bala Tentara Jepang
7. Intervensi Pemerintah RI pada Awal Kemerdekaan
8. Intervensi Rezim Orde Lama
9. Intervensi Rezim Orde Baru
10. Intervensi Rezim Reformasi
Bab 13
Mendudukkan Desa dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
A. Kedudukan Desa di Bawah UUD 1945 I (di Bawah UU NO. 22/1948)
B. Kedudukan Desa di Bawah UUD 1950 (di Bawah UU NO. 1/1957)
C. Kedudukan Desa di Bawah UUD 1945 Era Demokrasi Terpimpin (di Bawah UU NO. 19/1965)
D. Kedudukan Desa di Bawah UUD 1945 Masa Orde Baru (di Bawah UU NO. 5/1979)
E. Kedudukan Desa di Bawah UUD 1945 Pasca-Amandemen (di Bawah UU NO. 22/1999 dan UU No. 32/2004)
F. Mendudukkan Desa Sesuai dengan UUD 1945 Pasca-Amandemen
Bab 14
Desa dalam Konsepsi Founding Fathers dan Penataan Masa Depan