1. PERADILAN UMUM
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986)
a. BAB I Ketentuan Umum
b. BAB II Susunan Pengadilan
c. BAB III Kekuasaan Pengadilan
d. BAB IV Ketentaun-Ketentuan Lain
e. BAB V Ketentuan Peraliahan
f. BAB VI Ketentuan Penutup
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986
2. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009)
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009
3. PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986)
a. BAB I Ketentuan Umum
b. BAB II Susunan Pengadilan
c. BAB III Kekuasaan Pengadilan
d. BAB VI Ketentuan Acara
e. BAB V Ketentaun Lain
f. BAB V Ketentuan Peraliahan
g. BAB VI Ketentuan Penutup
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
4. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009)
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
5. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50Tahun 2009)
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50Tahun 2009
6. PERADILAN MILITER
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1997)
a. BAB I Ketentuan Umum
b. BAB II Susunan dan Kekuasaan Pengadilan
c. BAB III Susunan dan Kekuasaan Oditurat
d. BAB IV Hukum Acara Pidana Militer
e. BAB V Hukum Acara Tata Usaha Militer
f. BAB VI Ketentaun Lain
g. BAB VII Ketentuan Peraliahan
h. BAB VIII Ketentuan Penutup
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1997