• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
• Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
• Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
 Hukum Perkawinan
 Hukum Kewarisan
 Hukum Perwakafan
• Penjelasan atas Kompilasi Hukum Islam
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
• Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tenatng Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
• Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tenatng Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Thaun 1978 tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Umat Kristen Indonesia yang Tunduk kepada Staatblad 1933-75 jo. Staatblad 1936-607 dan Bagi Umat Hindu dan Budha
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221A Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan Berlakunya Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaanya
• Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Kep/01/I/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI
• Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis 01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota POLRI
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
• Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia