BAB 1 Tata Hukum Indonesia
A. Pengertian Tata Hukum
B. Pengertian Tata Hukum Indonesia
C. Tujuan Mempelajari Tata Hukum Indonesia
D. Tata Susunan Perundang-undangan di Indonesia
BAB 2 Sejarah Tata Hukum Indonesia
A. Zaman Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) dari Tahun 1602-1799
B. Era Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Tahun 1800-1811 dan Raffles (Inggris) Tahun 1811-1814
C. Era Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Tahun 1814-1855
D. Era Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Tahun 1855-1926
E. Masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Tahun 1926-1942
F. Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945
G. Masa Kemerdekaan Tahun 1945-Sekarang
BAB 3 Sejarah Tata Hukum Negara Lain
A. Sejarah Hukum Malaysia
B. Sejarah Hukum Singapura
C. Sejarah Hukum Filipina
BAB 4 Sistem Hukum di Dunia
A. Latar Belakang
B. Sistem Hukum Civil Law
C. Sistem Hukum Common Law
D. Sistem Hukum Sosialis
E. Sistem Hukum Islam
F. Sistem Hukum Masyarakat Eropa
BAB 5 Hukum Perdata
A. Sejarah Hukum Perdata
B. Dasar Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia
C. Pengertian Hukum Perdata
D. Sistematika Hukum Perdata
BAB 6 Hukum Pidana
A. Pengertian
B. Asas-asas Hukum Pidana
C. Macam-macam Pembagian Delik
D. Macam-macam Pidana
BAB 7 Hukum Dagang
A. Sejarah Hukum Dagang
B. Pengertian Hukum Dagang
C. Sumber-sumber Hukum Dagang
D. Pembantu-pembantu Perusahaan
E. Perkumpulan sebagai Bentuk Asal dari Perusahaan di Bidang Hukum Dagang
F. Surat Berharga
G. Hukum Pengangkutan
H. Harta Kekayaan Perusahaan (Good Will)
I. Hak Kekayaan Intelektual
J. Hukum Pertanggungan
BAB 8 Hukum Ketenagakerjaan
A. Sejarah
B. Asas Hukum Ketenagakerjaan
C. Ruang Lingkup
D. Pengertian dan Perkembagan Hukum Ketenagakerjaan
E. Hakikat dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan
F. Pre Employment, During Employment, dan Post Employment
G. Hubungan Kerja dan Norma Kerja
H. Peraturan Perusahaan
I. Perlindungan Tenaga Kerja
J. Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja
K. Organisasi Perburuhan Internasional/International Labour Organization
L. Pengawasan Ketenagakerjaan
BAB 9 Hukum Tata Negara
A. Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli
B. Sumber Hukum
C. Bentuk Produk Hukum di Indonesia
D. Struktur Pemerintahan Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Struktur Pemerintahan UUD 1945 dan Amandemennya
BAB 10 Hukum Adat
A. Tujuan Mempelajari Hukum Adat
B. Pengertian
C. Masalah yang Diatur dalam Hukum Adat
BAB 11 Hukum Agraria
A. Pengertian
B. Politik Hukum Pertanahan
C. Sejarah Pembentukan UUPA
D. Dampak UPPA dalam Pembangunan Hukum Agraria
E. Hak atas Tanah
F. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
G. Pendaftaran Tanah
BAB 12 Hukum Administrasi Negara
A. Hukum Administrasi Negara
B. Pengertian
C. Keputusan Tata Usaha Negara
D. Lapangan Pekerjaan Administrasi Negara
E. Teori-teori dalam Hukum Administrasi Negara
F. Perbuatan Pemerintahan Lainnya
G. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Lainnya
BAB 13 Hukum Persaingan Usaha
A. Pendahuluan
B. Latar Belakang UU No. 5/1999
C. Mengapa Hukum Persaingan Usaha Penting
D. Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha
E. Kedudukan Hukum Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum Indonesia
F. Prinsip-Prinsip Umum dalam Hukum Persaingan Usaha
G. Pengertian-pengertian
H. Perjanjian yang Dilarang
I. Kegiatan yang Dilarang
J. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
K. Pemeriksaan Perkara di KPPU
BAB 14 Hukum Perdata Internasional (HPI)
A. Pengertian
B. Titik Taut dalam Hukum Perdata Internasional
C. Masalah Pokok dalam HPI
D. Kualifikasi
E. Teori-teori dalam Kualifikasi
F. Renvoi (Penunjukan Kembali)
G. Status Personal (Personal Law)
H. Ketertiban Umum (Public Policy, Openbare Orde)
I. Perbuatan Melawan Hukum dalam HPI
BAB 15 Hukum Internasional
A. Pengertian
B. Sumber-sumber Hukum Internasional
C. Subjek Hukum Internasional
D. Sengketa-sengketa Internasional
E. Bentuk Hukum Internasional
F. Hukum Internasional dan Hukum Dunia
BAB 16 Hukum Acara Perdata
A. Pengertian Hukum Acara Perdata
B. Sumber-sumber Hukum Acara Perdata
C. Asas-asas Hukum Acara Perdata Indonesia
D. Susunan Badan Peradilan di Indonesia
E. Pemberian Kuasa (Lastgeving)
F. Proses dan Prosedur Berperkara
G. Upaya Hukum
BAB 17 Hukum Acara Pidana
A. Pendahuluan
B. Berlakunya Hukum Acara Pidana Belanda di Indonesia
C. Hukum Acara Pidana pada Zaman Pendudukan Jepang dan Sesudah Proklamasi Kemerdekaan
D. Hukum Acara Pidana Menurut Undang-undang Nomor 1 (Drt) Tahun 1951
E. Lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
F. Proses Penyelesaian Perkara Pidana
BAB 18 Peradilan Tata Usaha Negara
A. Pendahuluan
B. Pengertian PTUN
C. Subjek PTUN
D. Asas-asas dalam PTUN
E. Kompetensi PTUN
F. Objek dalam Peradilan Tata Usaha Negara
G. Kewenangan dan Susunan Peradilan Tata Usaha Negara
H. Keikutsertaan Pihak Ketiga dan Dasar Pengujian KTUN
I. Dsar Pengujian KeputusanTata Usaha Negara
J. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
K. Pembuktian
L. Putusan
M. Upaya Hukum
BAB 19 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK)
A. Pengantar
B. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
C. Asas Hukum Acara
D. Karakter Hukum Acara MK
E. Dasar Hukum
F. Objek Perkara
G. Prosedur Beracara
H. Alat Bukti
I. Putusan
J. Provisi