BAB I DASAR-DASAR FILSAFAT ILMU DAN FILSAFAT HUKUM
A. Filsafat Ilmu sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum
1. Pengertian dan Makna Filsafat Ilmu
2.Ruang Lingkup Filsafat Ilmu
3. Peranan Filsafat Ilmu Terhadap Ilmu Hukum
B.Antara Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum
1. Pengertian Ilmu Hukum
2. Pengertian Filsafat Hukum
C. Manfaat dan Tujuan Mempelajari Filsafat Hukum
1. Manfaat Mempelajari Filsafat Hukum
2. Tujuan Mempelajari Filsafat Hukum
D. Pandangan Filsafat Hukum tentang Hakikat Hukum
1.Aspek Ontologi Hukum
2. Aspek Epistemologi Hukum
3. Aspek Aksiologi Hukum
E. Paradigma Dasar Filsafat Hukum
1. Pandangan Terhadap Makna Hukum dan Teori Hukum
2. Pandangan Terhadap Sumber Hukum dan Sistem Hukum
3. Pandangan Terhadap Kaidah Hukum, Nilai, dan Norma Hukum
F. Filsafat Kebenaran dan Pengetahuan
1. Kebenaran dan Jenis-jenis Kebenaran
2. Pengetahuan dan Ukuran Kebenaran
3. Akal dan Wahyu sebagai Sumber Pengetahuan
BAB 2 PARADIGMA HUKUM, ALIRAN DAN MAZHAB FILSAFAT HUKUM
A. Paradigma Hukum dan Filsafat Hukum
B. Aliran dan Mazhab dalam Pemikiran Filsafat Hukum
1. Aliran Hukum Alam
2. Aliran Hukum Positif (Positivisme)
3. Aliran Hukum Murni
4. Aliran Utilitarianisme
5. Aliran Sociological Jurisprudence
6. Aliran Realisme Hukum
7. Aliran Antropologis
8. Aliran Hukum Islam
9.Aliran Hukum Kritis (Critical legal Studies)
10. Aliran Sejarah dan Kebudayaan
11. Aliran Hukum Bebas
C. Filsafat Hukum dalam Aliran Civil Law dan Common Law
1. Aliran Civil Law
2. Aliran Common Law
BAB 3 RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
A. Teori yang Berkaitan dengan Keadilan Hukum
1. Teori Keadilan Aristoteles
2. Teori Keadilan Plato
3. Teori Keadilan John Rawls
4. Teori Keadilan Adam Smith
B. Hubungan Hukum dengan Keadilan
C. Hubungan Hukum antara Hak dan Kewajiban
D. Hubungan Hukum antara Moral, Nilai, dan Etika
1. Tentang Moral
2. Tentang Nilai
3. Tentang Etika
E. Hubungan antara Hukum dan Kekuasaan
1. Legitimasi Kekuasaan
2. Moralitas Kekuasaan
3. Beberapa Pendapat Ahli tentang Kekuasaan
F. Keberadaan Kedaulatan dalam Filsafat Hukum
1. Kedaulatan dan Kekuasaan
2. Perkembangan Kedaulatan dalam Filsafat Hukum
3. Bentuk Kedaulatan Menurut Filsafat Hukum
G. Filsafat Hukum dan Hak Asasi Manusia
1. Pengertian Hak Asasi Manusia
2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia
3. Latar Belakang Lahirnya Hak Asasi Manusia
4. Hak Asasi Manusia dan Wibawa Hukum
5. Materi Muatan HAM dalam UUD 1945
6. Materi Muatan HAM dalam Konstitusi RIS 1949
7. Materi Muatan HAM dalam UUDS 1950
8. Materi Muatan HAM Pasca Kembali ke UUD 1945
9. Materi Muatan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan
10. Hak Asasi Manusia: Suatu Keniscayaan
BAB 4 KAIDAH DAN HUKUM PROGRESIF SERTA FILSAFAT HUKUM ISLAM
A. Kaidah Hukum Perspektif Filsafat Hukum
1. Pengertian Kaidah Hukum
2. Sifat dan Bentuk Kaidah Hukum
B. Filsafat Hukum dan Etika
1. Pengertian Hukum
2. Pengertian Etika
3. Hubungan antara Hukum dan Etika
C. Hukum Progresif Menurut Pandangan Filsafat Hukum
1. Penegakan Hukum oleh Hakim Perspektif Teori Hukum Progresif
2. Bentuk Putusan Hakim sebagai Implementasi Teori Hukum Progresif
D. Filsafat Hermeneutika dalam Teori Penemuan Hukum
1. Filsafat Hermeneutika
2. Filsafat Hermeneutika sebagai Metode Penemuan Hukum
3. Putusan Hakim dan Metode Hermeneutika
E. Dasar-dasar Filsafat Hukum Islam
1. Pemahamaan Terhadap Filsafat Hukum Islam
2. Objek Kajian dan Manfaat Filsafat Hukum Islam
3. Sumber, Prinsip, dan Kaidah Hukum Islam
4. Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia
5. Tujuan Hukum Islam
6. Jenis-jenis Kaidah Hukum Islam
7. Teori Mashlahah dalam Hukum Islam
BAB 5 FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
A.Pemahaman tentang Filsafat Pancasila
1. Makna Filsafat Pancasila
2. Karakteristik Pancasila
3.Ontologi Pancasila
4. Epistemologi Pancasila

5. Aksiologi Pancasila
6. Filsafat Hukum dan Pancasila
B. Pancasila sebagai Norma, Nilai, dan Moral dalam Berbangsa
C. Pancasila sebagai Sumber Hukum Indonesia
1. Pancasila sebagai Landasan Etik dari Hukum
2. Peran Filsafat Hukum di Indonesia
3. Teori Hukum Pancasila dalam Pembangunan Hukum di Indonesia
4. Hukum dalam Perspektif Pancasila
5. Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945
D. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Fundamental Negara Indonesia
E. Kedudukan Pancasila dari Tinjauan Formal dan Materiel
1. Kedudukan Pancasila Ditinjau Secara Formal
2. Kedudukan Pancasila Ditinjau Secara Materiel
3. Nilai-nilai Pancasila
F. Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sistem Ketatanegaraan 267
G. Korelasi antara Pancasila dengan Pembukaan UUD Tahun 1945
H. Hubungan antara Pancasila dan Agama dalam NKRI
I. Filsafat Hukum Pancasila dan Ideologi Negara
1. Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia
2. Fungsi Filsafat Pancasila bagi Negara Indonesia
3. Pancasila sebagai Dasar Filsafat Hukum Negara Indonesia
4. Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia
J. Pengertian Politik dan Dimensi Politis Manusia
1. Pengertian Politik
2. Fungsi Etika Politik
3. Dimensi Politis Kehidupan Manusia
4. Manusia sebagai Makhluk Individu Sosial
5. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik
BAB 6 ETIKA PROFESI HAKIM, KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN, DAN PERADILAN YANG AGUNG
A. Objek Peradilan dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman
B. Peradilan dan Hakim dalam Perspektif Islam
1. Pengertian Lembaga Peradilan (Qadha') dalam Islam
2. Unsur-unsur Peradilan dalam Islam
3. Profesi Hakim Menurut Perspektif Syariat Islam
C. Sistem Pengawasan Mewujudkan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman
1. Meningkatkan Sistem Pengendalian Diri
2. Meningkatkan Pengawasan Melekat
3. Meningkatkan Penanganan Pengaduan
4. Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding sebagai Bentuk Pedelegasian Wewenang oleh Mahkamah Agung RI
5. Reward dan Punishment
6. Sistem Promosi dan Mutasi
D. Kebebasan Hakim dalam Kemandirian Kekuasaan Kehakiman
E. Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Profesionalisme Hakim
F. Refleksi Etika, Norma, Nilai, dan Moral Perspektif Profesionalisme Hakim
1. Pengertian Etika
2. Fungsi Etika
3. Pengertian Norma
4. Fungsi Norma
5. Pengertian Nilai
6. Pengertian Moral
7. Pengertian Hierarki Nilai
8. Hubungan antara Nilai, Norma, dan Moral
G. Pembinaan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Agung
1. Usaha-usaha Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Hakim
2. Peningkatan Mutu Pengadilan
H. Upaya Mahkamah Agung Mewujudkan Peradilan yang Agung
1. Melaksanakan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Secara Independen dan Efektif dan Berkeadilan
2. Dukungan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja
3. Memiliki Struktur Organisasi yang Tepat dan Manajemen Organisasi yang Jelas dan Terukur
4. Menyelenggarakan Manajemen dan Administrasi Proses Perkara yang Sederhana, Cepat, Tepat Waktu, Biaya Ringan, dan Proporsional
5. Mengelola Sarana Prasarana dalam Rangka Mendukung Lingkungan Kerja yang Aman, Nyaman, dan Kondusif bagi Penyelenggaraan Peradilan
6. Mengelola dan Membina Sumber Daya Manusia yang Kompeten dengan Kriteria Objektif, Sehingga Tercipta Personel Peradilan yang Berintegritas dan Profesional
7. Didukung Pengawasan Secara Efektif Terhadap Perilaku, Administrasi, dan Jalannya Peradilan
8. Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima
9. Memiliki Manajemen Informasi yang Menjamin Akuntabilitas, Kredibilitas, dan Transparansi
10. Modern dengan Berbasis Teknologi Informasi
I. Indikator Peradilan yang Agung
1. Ciri-ciri Peradilan yang Agung
2. Pengadilan yang Bersih dan Berwibawa
3. Pelayanan Publik yang Prima
4. Sinergi antara Indikator Peradilan yang Agung dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
J. Kebahagiaan sebagai Tujuan Etika dan Moral
1. Kebahagiaan dan Kesusilaan
2. Kebahagiaan, Pemeliharaan, dan Pengobatan Rohani
3. Kebahagiaan dan Kesempurnaan Akal