Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun …
BAB 1 PENDAHULUAN Sejarah Mahkamah Konstitusi Riwayat Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia BAB 2 FUNGSI/TUGAS DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI Fungsi/Tugas Mahkamah Konstitusi Wewenang Mahkamah Konstitusi BAB 3 ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MAHKA-MAH KONSTITUSI Beberapa Asas Hukum Acara Mahkamah Konsti-tusi Sumber-Sumber Hukum Acara BAB 4 PERMOHONAN Permohonan Siapa yang Boleh …
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN Perilaku Moral Norma Nilai BAB 2 ETIKA PROFESI Pengertian Etika Tahap Perkembangan Etika Urgensitas Etika dalam Penegakan Hukum Prinsip Dasar Etika Profesi Fungsi dan Tujuan Etika Profesi Kualifikasi Pekerjaan yang Disebut Profesi Hakikat Profesi Karakteristik Profesi Macam-Macam Profesi Budaya Kerja Profesi BAB 3 PROFESI HUKUM Peng…
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB 1TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM LINGKUNGAN BAB 1 A. Pengertian Hukum Lingkungan dan Konsep Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009 serta Permasalahan Lingkungan B. Lingkungan Hidup, Ekologi, dan Ekosistem C. Daya Dukung, Daya Tampung, dan Pelestarian fungsi Lingkungan hidup BAB 2 KEBIJAKAN LINGKUNGAN GLOBAL, REGIONAL, DAN NASIONAL A. Peng…
KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHPer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BAB I Ketentuan Umum BAB II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang BAB III Dasar Peradilan BAB IV Penyidikan dan Penuntut Umum BAB V Penangkapan , Penahanan , Penggeledahan badan , Pemasukan Rumah , Penyitaan dan Pemeriksaan Surat BAB VI Tersangka dan Terdakwa BAB VII Bantuan Hukum BAB VIII Berita Acara BAB IX Sumpah atau Janji BAB X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili BAB XI …
BAB 1: PENGANGKAATAN KEPALA NEGARA - Kewajiban Mengangkat Kepala Negara - Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi Calon Kepala Negara - Kewajiban Mengangkan Kepala Negara - Cara Pengangkatan Kepala Negara - Persidangan Ahlul-Halli wal-'Aqdi untuk Memilih Kepala Negara - Tidak Boleh Mengangkat Dua Kepala Negara dalam Satu Negara - Ketidakjelasan dalam Pemilihan Kepala Negara - Pengangkatan Kep…
-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan -Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan -Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan -Penjelasan atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pela…